Menimbang

:

1. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2023 ;

Mengingat

:

1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950   tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah  beberapa kali  diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaiman telah diubah telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5864);

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

9.   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

10.  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 101 Seri E Nomor 91);

11.  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

12.  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);

13.  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023  (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 102 Seri E Nomor 92);

14.  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 103  Seri A Nomor 8);

15.  Peraturan Desa Kemranggen  Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);

16.  Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Kemranggen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2023 Nomor 2);

17.  Peraturan Desa Kemranggen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2023 Nomor 3);

1.

Pendapatan Desa

1.1.

Pendapatan Asli Desa

a.  Semula

Rp.

30.000.000,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

0,00

Jumlah PADesa setelah perubahan

Rp.

30.000.000,00

1.2.

Transfer

a.  Semula

Rp.

1.582.203.520,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

145.442.010,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp.

1.727.645.530,00

1.3.

Lain-lain Pendapatan yang sah

a.  Semula

Rp.

300.000,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan

Rp.

300.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp.

1.757.945.530,00

2.

Belanja Desa

2.1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c.  Semula

Rp.

473.093.152,00

d.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

5.800.819,00

Jumlah setelah perubahan

Rp.

478.893.971,00

2.2.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a.  Semula

Rp.

947.993.800,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

108.499.100,00

Jumlah setelah perubahan

Rp.

1.056.492.900,00

2.3.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a.  Semula

Rp.

24.841.460,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

12.110.000,00

Jumlah setelah perubahan

Rp.

36.951.460,00

2.4.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.  Semula

Rp.

64.684.900,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

0,00

Jumlah setelah perubahan

Rp.

64.684.900,00

2.5.

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a.  Semula

Rp.

75.600.000,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

15.342.900,00

Jumlah setelah perubahan

Rp.

90.942.900,00

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp.

1.727.966.131,00

Surplus/Defisit setelah perubahan

Rp.

(115.462.611,00)

3.

Pembiayaan Desa

3.1.

Penerimaan Pembiayaan

a.  Semula

Rp.

3.709.792,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

809,00

Jumlah Penerimaan perubahan

Rp.

3.710.601,00

3.2.

Pengeluaran Pembiayaan

a.  Semula

Rp.

30.000.000,00

b.  Bertambah/(Berkurang)

Rp.

3.690.000,00

Jumlah Pengeluaran perubahan

Rp.

33.690.000,00

Selisih pembiayaan setelah

perubahan

Rp.

(29.979.399,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp.

0,00