Menimbang

:

a.     bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kemranggen tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Mengingat

:

1.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 5 Seri E Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26);

28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

29. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);

30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14 Seri E Nomor 11);

31. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 103);

32. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 3);

33. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);

34. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 8 Tahun 2020  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2020 Nomor 8); dan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMRANGGEN

dan

KEPALA DESA KEMRANGGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB  I           

:

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang.

1.2.   Dasar Hukum.

1.3.   Tujuan dan  Manfaat.

1.4.   Proses Penyusunan RKP Desa.

1.5.   Sistematika.

BAB II

:

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1.   Visi – Misi Kepala Desa.

2.2.   Gambaran Umum Sosial Budaya.

2.3.   Gambaran Umum Kemiskinan.

2.4.   Gambaran Umum Ekonomi.

2.5.   Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III

:

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1.    Evaluasi  Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

3.2.    Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3.    Identifikasi masalah berdasarkan  RPJM Desa.

3.4.    Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.

3.5.    Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV

:

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN  PEMBANGUNAN DESA:

4.1.   Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.

4.2.   Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3.   Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4.   Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.5.   Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V

:

PENUTUP

LAMPIRAN

1.      Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

2.      Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.

3.      Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4.      Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

5.      Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.

6.      Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7.      Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8.      Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

9.      Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

10.  Rancangan RKP Desa Tahun 2022.

11.  Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.

12.  Gambar Desain Kegiatan.

13.  Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

14.  Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.

15.  Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

16.  Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

17.  Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

18.  Dokumen Pandangan Resmi BPD.

19.  Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022.

20.  Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.

21.  Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.

22.  Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.

23.  Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2022.

24.  Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.

25.  Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.

26.  Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.

27.  Dokumentasi Foto Kegiatan.