KEPALA DESA KEMRANGGEN

KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA KEMRANGGEN

NOMOR  3  TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT SEBAGAI KULI

DI DESA KEMRANGGEN

DALAM PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMRANGGEN;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMRANGGEN

Dan

KEPALA DESA KEMRANGGEN

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kemranggen dan BPD Desa Kemranggen;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kemranggen;
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kemranggen kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
5. Kepala desa adalah Kepala Desa Kemranggen;
6. Camat adalah Camat Bruno;
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kemranggen;
8. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Desa Kemranggen;
9. Desa adalah  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,   kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal   usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa  adalah  musyawarah    antara  Badan  Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
12. Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut  APBDesa adalah  rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa;
15. Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan sebutan RW dan RT adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa
16. Pembangunan adalah  kegiatan  upaya  peningkatan  kulitas  hidup  dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.
17. Partisipasi  swadaya   adalah   kegiatan   masyarakat   ikut   melaksanakan Pembangunan dengan menyumbangkan barang dan Matrial.
18. Gotong Royong dan kerja bakti adalah kegiatan bekerja bersama sama untuk mencapai suatu hasil Pembangunan tanpa Harian ongkos Kerja (HOK ) yang menjadi kewajiban bagi semua warga.
19. Kuli adalah Warga Desa Kemranggen yang telah memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di laksanakan di Desa dalam bentuk tenaga ataupun materi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Desa tentang penetapan masyarakat sebagai kuli di desa kemranggen dalam partisipasi swadaya dan gotong royong adalah menjadi pedoman dalam pelaksanaan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Kemranggen agar lebih jelas dan terarah.

Pasal 3

Tujuanya adalah memelihara budaya partisipasi dan gotong royong masyarakat pedesaan sebagai ciri ciri kehidupan desa dan sebagai dasar batasan hak dan kewajiban sebagai Kuli di Desa Kemranggen dalam setiap kegiatan di Desa Kemranggen.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penetapan masyarakat sebagai kuli di desa kemranggen  dalam partisipasi swadaya dan gotong royong  dilingkungan Pemerintah Desa Kemranggen terdiri atas :

(1) Hak dan Kewajiban Masyarakat sebagai Kuli.

(2) Waktu tempat, jenis kegiatan.

(3) Larangan Bagi Masyarakat sebagai Kuli.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MASYARAKAT SEBAGAI KULI

Bagian kesatu

Pasal 5

• Masyarakat berhak ikut menyumbang baik berupa material dan tenaga demi kelangsungan pembangunan Desa, Pembangunan Lingkungan dusun dan Pembangunan lingkungan RT/RW.
• Masyarakat berhak mengajukan menjadi Jompo atau Kuli non aktif dengan ketentuan:

1. Kepala Keluarga berumur 60 (enam puluh) tahun
2. Tidak memiliki SPPT/Tupi atas nama Kepala Keluarga maupun Istri

Dari kedua syarat tersebut harus terpenuhi dua-duanya

Bagian kedua

Pasal 6

Kewajiban Masyarakat sebagai Kuli dalam pelaksanaan swadaya Gotong Royong atau kerja bakti adalah :

• Setiap minggu melakukan kegiatan menyapu jalan , baik jalan Desa maupun jalan lingkungan Dusun / RW / RT yang di koordinir oleh ketua PKK tiap-tiap RT
• Setiap 70 (tujuh puluh) hari sekali melakukan kegiatan kerjabakti pada jalan Kabupaten/Jalan Desa yang di koordinir oleh tiap-tiap RT
• Sekurang kurangnya 2 ( dua ) kali dalam satu tahun masyarakat diharuskan ikut kerja bhakti yang dikordinir oleh Ketua RT atau RW, Kepala Dusun dan Perangkat Desa setempat untuk melaksanakan kerja bakti bersih-bersih di area pemakaman umum

(2) Apabila diperlukan ikut kerja bakti masal maka masyarakat berkewajiban ikut dan Kepala Dusun akan mengatur pelaksanaanya dengan kordinasi dengan Ketua RT / Ketua RW

Pasal 7

• Yang berkewajiban ikut melakukan Gotong Royong dan kerja bakti atau kegiatan Desa adalah semua Kuli di Desa Kemranggen
• Kuli Sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Tercatat Sebagai Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga aktif yang tinggal di Desa Kemranggen maupun di luar Desa Kemranggen
2. Seorang Anak Laki-laki yang telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun yang belum/tidak menikah , pada Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Perempuan dengan Status Cerai Hidup maupun Cerai Mati dengan ketentuan jika terdapat lebih dari satu orang maka hanya satu orang yang menjadi pokok dalam satu KK tersebut
3. Anak Laki-laki yang telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun yang belum/tidak menikah , pada Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga ( Jompo ) atau sudah memasuki umur 60 (enam puluh) tahun dengan ketentuan jika terdapat lebih dari satu orang maka hanya satu orang yang menjadi pokok dalam satu KK tersebut

BAB V

WAKTU DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 8

• Waktu pelaksanaan kegiatan kerja bhakti mulai pukul 7.00 – 11.00 wib dan bisa dilakukan pada malam hari atas kesepakatan bersama warga setempat.
• Jenis partisipasi swadaya, gotong royong dan kerja bakti yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain melakukan kerja bakti pada :

1. Tempat Sosial / Sarana umum dan Kegiatan Desa,
2. Tempat ibadah,
3. Sarana Prasarana Lingkungan RT/RW

• Tempat sosial / sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( dua ) huruf a adalah Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jalan Lingkungan, JUT, Sarana PAMSIMAS, Saluran Irigasi, Poskamling, Sekolahan, Jembatan, Pemakaman Umum, atau fasilitas yang dimiliki  Pemerintah  Desa  dengan  kepentingan  untuk  Masyarakat umum, serta pada kegiatan yang bersifat sementara/khusus untuk kegiatan Desa yang akan di koordinir Kepala Dusun,Ketua RW atau RT.
• Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( dua ) huruf b adalah Mushola, Masjid dan Gereja.
• Sarana Prasarana Lingkungan RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( dua ) huruf c adalah jalan lingkungan, TPT, Saluran Air Lingkungan, Tempat sampah lingkungan atau Fasilitas yang dimiliki Lingkungan RT/RW.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

• Masyarakat dengan status Kuli aktif dilarang tidak ikut kerja bakti dan gotong Royong.
• Apabila Masyarakat dengan status Kuli aktif tidak  ikut  Gorong  Royong  dan  kerja  bakti  harus mengganti dengan uang HOK ( Harian Orang Kerja)
• Pembayaran pengganti uang HOK ( Harian Orang Kerja) sebagaimana di maksud pasal 9 ayat 2 , penetapan besaran uang pengganti HOK serta mekanisme pembayaranya, di tetapkan berdasarkan hasil kesepakatan di masing-masing lingkungan RT/RW setempat sebagai penerimaan kas untuk operasional  RT /RW
• Bagi masyarakat  yang  melanggar  peraturan  ini  mendapat  sangsi  dari Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan aturan lingkungan atau wilayah RT/RW setempat

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Kemranggen

Pada Tanggal  : 8 April 2022

KEPALA DESA KEMRANGGEN

                                                                             PARGONO

Diundangkan di Desa Kemranggen

Pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DESA KEMRANGGEN

                CIPTADI

LEMBARAN DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022 NOMOR 3